Back to homepage

Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

 

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari :

  1. Kepala Badan
  2. Sekretaris
  1. Subbag Umum dan Kepegawaian Keuangan
  2. Subbag Keuangan
  3. Subbag Perencanaan dan Pelaporan

 

  1. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  1. Subbid Pendaftaran & Pendataan
  2. Subbid Penilaian, Perhitungan & Penetapan
  3. Subbid Pengelolaan Data & Keberatan

 

  1. Kepala Bidang  Pajak  Daerah I
  1. Subbid Pendaftaran & Pendataan
  2. Subbid Perhitungan & Penetapan
  3. Subbid Pengelolaan Data & Keberatan

 

  1. Kepala Bidang  Pajak  Daerah II
  1. Subbid Pendaftaran & Pendataan
  2. Subbid Perhitungan & Penetapan
  3. Subbid Pengelolaan Data & Keberatan

 

  1. Kepala Bidang Pengembangan  Teknologi Informasi, Potensi dan Penagihan
  1. Subbid Pengembangan Potensi Pajak & Retribusi Daerah
  2. Subbid Monitoring, Evaluasi, Pengendalian & Penagihan Pajak
  3. Subbid Pengolahan Data & Pengembangan Teknologi Informasi

 

 

 

RINCIAN TUGAS 

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

 

  1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimasud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi :
  1. Perumusan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Badan.
  2. Perumusan program kerja Badan dengan merinci seluruh tugas kegiatan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan tugas.
  3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi daerah.
  4. Pemberian bimbingan/pembinaan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis pengelola pendapatan daerah guna peningkatan  (intensifikasi dan ekstensifikasi) pendapatan daerah.
  5. Perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja badan sesuai dengan program kerja kegiatan.
  6. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab agar pelaksanaan tugas pokok dinas berjalan maksimal.
  7. Pemberi petunjuk dan arahan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai program kerja yang dirumuskan.
  8. Pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah baik secara langsung maupun melalui instansi teknis pengelola pajak / retribusi daerah guna peningkatan pendapatan daerah.
  9. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKPD) dan surat rekomendasi penerbitan perizinan yang pengelolaan pajak/retribusinya  ditangani Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah.
  10. Penandatanganan SPPT PBB-P2 dan pelayanan mutasi data PBB (meliputi : pendataan / pendaftaran, perubahan, balik nama, kurang bayar, keberatan , sengketa PBB-P2).
  11. Pembuatan laporan kegiatan, capaian kinerja SKPD, kepegawaian dan laporan pendapatan daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati secara rutin dan berkala.
  12. Penyelia pelaksanaan kegiatan kedinasan dengan peninjauan langsung, rapat atau pertemuan -  pertemuan rutin untuk mengidentifikasi permasalahan, hambatan dan upaya tindak lanjut.
  13. Penilaian pelaksanaan tugas bawahan baik secara langsung maupun melalui penilaian SKP.
  14. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

RINCIAN TUGAS

SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

 

 

  1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kedinasan serta merumuskan kebijakan bidang kesekretariatan sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :
  1. Perencanaan program kerja badan dan sekretariat dengan jalan merinci keseluruhan tugas pokok badan dan Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  2. Pelaksanaan fungsi koordinator administrasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, menyatukan dan memadukan seluruh administrasi kedinasan, termasuk pelayanan administrasi bagi seluruh bagian/bidang pada badan dan unit organisasi di lingkungan badan.
  3. Pembagian/pendistribusian tugas – tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya agar pelaksanaan tugas berjalan optimal.
  4. Pemeriksa dan pemaraf seluruh surat dinas yang akan ditandatangani oleh Kepala Badan dan atau diterbitkan oleh Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah.
  5. Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan.
  6. Penyusun laporan bulanan yang meliputi pelaksanaan kegiatan kedinasan dan realisasi belanja rutin Badan serta realisasi pajak dan retribusi daerah secara rutin dan berkala untuk disampaikan kepada Bupati.
  7. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
  8. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pencatatan barang perlengkapan/peralatan kantor.
  9. Pelaksanaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan pada lingkungan kantor dan menjaga kerahasiaan Dokumen Negara yang dikelola oleh Badan.
  10. Penghimpun dan penyusun data RKA/DPA yang mencakup seluruh kegiatan pada masing – masing bidang sebagai dasar pembuatan DPA Badan.
  11. Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan serta pembayaran gaji pegawai.
  12. Pelaksanaan penatausahaan perkantoran badan.
  13. Pelaksanaan penatausahaan kepegawaian badan.
  14. Penyelia pelaksanaan tugas kegiatan sekretariat melalui rapat, pertemuan maupun kunjungan langsung dalam rangka pengendalian dan tindak lanjut penyelesaian masalah.
  15. Penilaian pelaksanaan tugas bawahan baik secara langsung maupun melalui penilaian SKP.
  16. Pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kegiatan kepada Kepala Badan sebagai bahan evaluasi.
  17. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang ditugaskan oleh atasan.

 

  1. Sekretariat membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

 

  1. Masing - masing Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

 

 

RINCIAN TUGAS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

 

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian dinas, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat.
  2. Rincian tugas Sub Bidang Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
  1. Menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara rinci dan menyeluruh sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan kemampuan masing – masing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan maksimal.
  3. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas agar pelaksanaan tugas dan kebutuhan rumah tangga Badan terpenuhi dan berjalan baik.
  4. Menyusun rencana kebutuhan barang (RKBU) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang kantor (RKPBU).
  5. Melaksanakan pengadaan, pencatatan, penyimpanan dan pelaporan barang inventaris dan barang habis pakai, guna terwujudnya tertib administrasi barang dan inventaris kantor.
  6. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kantor untuk tertib administrasi perkantoran.
  7. Melaksanakan penatausahaan kepegawaian, mutasi kepegawaian, pelaporan dan penyusunan DUK pegawai dinas.
  8. Melaksanakan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor guna terwujudnya suasana kondusif di tempat kerja.
  9. Mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan rapat / pertemuan kedinasan dan upacara / apel bendera.
  10. Mempersiapkan kelengkapan dan pelayanan tamu kedinasan.
  11. Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas kedinasan kepada atasan.
  12. Menyelia dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
  13. Menilai pelaksanaan tugas bawahan.
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan atasan.

 

 

 

RINCIAN TUGAS

SUB BAGIAN KEUANGAN

 

  1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun rencana anggaran dan program kegiatan dinas serta evaluasi dan laporan atas pelaksanaan anggaran secara periodik.
  2. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
  1. Merencanakan program kerja Sub Bagian Keuangan secara rinci dan terstruktur sebagai pedoman pelaksanaan kerja.
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing – masing staf bawahannya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan maksimal.
  3. Melaksanakan panatausahaan keuangan dinas dan urusan perbendaharaan agar pelaksanaan keuangan badan berjalan baik.
  4. Melaksanakan verifikasi berkas pengajuan pencairan keuangan kegiatan yang diajukan oleh masing – masing bidang / PPTK untuk diteruskan kepada pengguna anggaran.
  5. Melaksanakan perencanaan, pembayaran dan pertanggung jawaban gaji pegawai.
  6. Menyusun dan menyampaikan data laporan tentang realisasi dan penyerapan anggaran SKPD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas kedinasan.
  7. Membuat surat pertanggung jawaban dan laporan keuangan masing – masing kegiatan.
  8. Menilai pelaksanaan tugas bawahan baik secara langsung maupun melalui panilaian SKP.
  9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan.

 

 

 

RINCIAN TUGAS

SUB BAGIAN PERENCANAAN & PELAPORAN

 

  1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran dan program kegiatan Badan serta evaluasi dan laporan atas pelaksanaan program secara periodik.
  2. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
  1. Merencanakan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan secara rinci dan terstruktur untuk pedoman pelaksanaan tugas.
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan kemampuan bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan maksimal.
  3. Menghimpun dan menyusun data anggaran kegiatan untuk bahan penyusunan RKA/DPA Badan untuk disampaikan kepada Bupati dan dijadikan bahan penyusunan DPA SKPD.
  4. Menghimpun dan mengolah data anggaran kegiatan untuk bahan penyusunan Renstra Badan.
  5. Menghimpun data kegiatan dalam rangka penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan,  fisik kegiatan, dan LAKIP Badan.
  6. Menghimpun dan menyusun laporan realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah secara periodik.
  7. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
  8. Mengecek dan menilai pelaksanaan tugas bawahan baik secara langsung maupun melalui penilaian SKP.
  9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan atasan.                             

 

 

 

RINCIAN TUGAS

BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

 

  1. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan  melaksanakan tugas pokok pelayanan, pendataan, penilaian,  penetapan dan pengawasan PBB.
  2. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
  3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi :
  1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pajak Bumi dan Bangunan.
  2. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pendataan, penilaian dan penetapan obyek/subyek  PBB, dan sistem pengarsipan / dokumentasi PBB.
  3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB.
  4. Pelaksanaan dan pengawasan pendataan dan penetapan PBB.
  5. Pelaksanaan pemeriksaan obyek/subyek dan wajib PBB.
  6. Perumusan teknis penghitungan dan penetapan PBB.
  7. Perumusan nilai jual obyek pajak PBB.
  8. Pelaksanaan penilaian obyek, subyek dan wajib PBB.
  9. Pelaksanaan penghitungan dan penetapan pengenaan  ZNT PBB.
  10. Pelaksanaan pemeriksaaan ketetapan SPPT PBB.
  11. Pengendalian dan pendistribusian SPPT PBB.
  12. Pemeriksaan berkas permohonan mutai PBB meliputi permohonan WP baru, pengurangan/ penambahan/penggabungan, dan penundaan pembayaran denda PBB.
  13. Penyiapan ketetapan SPPT PBB.
  14. Pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB meliputi pembetulan, pembatalan, pengurangan, penghapusan dan pengurangan sanksi atas ketetapan PBB.
  15. Pelaksanaan penyelesaian sengketa PBB.
  16. Pelaksanaan pelaporan PBB dan Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
  17. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI).
  18. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  19. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
  20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.
  1. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari :
  1. Subbid Pendaftaran dan Pendataan.
  2. Subbid Penilaian, Perhitungan dan Penetapan.
  3. Subbid Penagelolaan Data dan Keberatan.
  1. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

 

 

 

 

RINCIAN TUGAS

SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

PADA BIDANG PBB

 

  1. Subbid Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan PBB.
  2. Rincian tugas pendaftaran dan pendataan adalah sebagai berikut :
  1. Merencanakan program kerja subbid  pendaftaran dan pendaataan secara rinci sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  2. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendaftaran dan pendataan objek wajib pajak PBB.
  3. Melaksanakan pelayanan wajib pajak PBB.
  4. Melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk pengisian formulir SPOP/LSPOP kepada wajib pajak PBB.
  5. Melaksanakan penelitian kelengkapan dan kebenaran/validitas data berkas pendataan/pendaftaran PBB.
  6. Mengumpulkan data dalam rangka perencanaan pendataan objek/subjek dan wajib pajak PBB.
  7. Melaksanakan pendataan wajib pajak, objek dan subjek PBB.
  8. Melaksanakan penyimpanan dan dokumentasi arsip dan data PBB.
  9. Melaksanakan penyelesaian berkas pelayanan PBB non keberatan dan pengurangan.
  10. Pelaksanaan Sistem Pelayanan Intern (SPI).
  11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  12. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
  13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

 

 

 

 

RINCIAN TUGAS

SUB BIDANG PENILAIAN, PERHITUNGAN DAN PENETAPAN

PADA BIDANG PBB

 

  1. Subbid Penilaian, Peerhitungan Dan Penetapan mempunyai tugas penyelenggaraan penilaian, perhitungan  dan penetapan  PBB.
  2. Rincian tugas subbid penilaian,  perhitungan dan penetapan adalah sebagai berikut :
  1. Merencanakan program kerja subbid penilaian, perhitungan dan penetapan sebagai acuan pelaksanaan tugas.
  2. Menyiakan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penilaian, perhitungan dan penetapan data PBB.
  3. Melaksanakan penilaian objek pajak dalam rangka penentuan besarnya NJOP.
  4. Melaksanakan analisa penghitungan dan penetapan besaran pengenaan PBB.
  5. Melaksanakan pencetakan dan penerbitan SPPT tunggal.
  6. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
  7. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Minimal (SPM).
  8. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

 

 

 

RINCIAN TUGAS

SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KEBERATAN

PADA BIDANG PBB

 

  1. Subbid Pengelolaan Data dan Keberatan mempunyai tugas penyelenggaraan pengolahan data dan keberatan PBB.
  2. Rincian tugas subbid  pengelolaan data dan keberatan  adalah sebagai berikut :
  1. Merencanakan program kerja subbid pengelolaan data dan keberatan sebagai bahan acuan pelaksanaan tugas.
  2. Melaksanakan penelitian dan up date peta PBB.
  3. Melaksanakan pendistribusian SPPT PBB masal.
  4. Menyimpan, mendokumentasikan arsip dan data PBB.
  5. Melaksanakan penyelesaian keberatan PBB meliputi pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan dan pengurangan sanksi.
  6. Melaksanakan penyelesaian kelebihan pembayaran atas PBB.
  7. Melaksanakan pemeriksaan dan analisa berkas permohonan pengurangan, penundaan pembayaran denda PBB.
  8. Melaksanakan penyelesaian sengketa PBB.
  9. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  10. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

 

 

 

RINCIAN TUGAS

BIDANG PAJAK DAERAH I

 

  1. Bidang Pajak Daerah I  mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pajak Daerah yang meliputi Pajak BPHTB, Restoran, Hotel,  Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Sarang Burung Walet sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. Bidang Pajak Daerah I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pajak Daerah I mempunyai fungsi :
  1. Perencanaan program kerja Bidang Pajak Daerah I sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Pembagi tugas pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing bawahannya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan maksimal;
  3. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib Pajak BPHTB, Restoran, Hotel, PPJ dan Sarang Burung Walet untuk mewujudkan tertib data wajib pajak daerah;
  4. Pengumpulan dan pengelola data objek/subjek Pajak BPHTB, Restoran, Hotel, PPJ dan Sarang Burung Walet serta melaksanakan pemeriksaan lokasi atas objek/subjek  pajak daerah.
  5. Pembuat daftar induk wajib pajak daerah BPHTB, Restoran, Hotel, PPJ dan Sarang Burung Walet serta pemberian nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) untuk mewujudkan tertib administrasi pajak daerah.
  6. Pelaksanaan pemeriksaan lapangan (lokasi) untuk keperluan tertib administrasi data objek/subjek pajak daerah.
  7. Pelaksanaan penilaian, penghitungan dan penetapan pajak daerah BPHTB, Restoran, Hotel, PPJ dan Sarang Burung Walet.
  8. Pelakksanaan pengawasan terhadap wajib pajak BPHTB, Restoran,  Hotel,  PPJ dan Sarang Burung Walet.
  9. Pelaksanaan Penyelesaian keberatan wajib pajak BPHTB, Restoran, Hotel, PPJ dan Sarang Burung Walet.
  10. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam rangka pengelolaan Pajak BPHTB, Restoran, Hotel, PPJ dan Sarang Burung Walet.
  11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
  12. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  13. Penyelia pelaksanaan tugas bawahan melalui rapat maupun kunjungan langsung untuk mengetahui permasalahan serta langkah pemecahannya.
  14. Penilaian pelaksanaan tugas bawahan secara langsung maupun melalui penilaian SKP.
  15. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasan secara rutin sebagai bahan evaluasi.
  16. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari :
  1. Subbid Pendaftaran dan Pendataan.
  2. Subbid Penilaian & Penetapan.
  3. Subbid Pengoelolaan Data dan Keberatan.
  1. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

 

 

RINCIAN TUGAS

SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

BIDANG PAJAK DAERAH I

 

  1. Subbid Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang Pendaftaran, Pendataan dan Perhitungan untuk  Pajak BPHTB, Restoran, Hotel, PPJ dan Sarang Burung Walet.
  2. Rincian tugas Subbid Pendaftaran dan Pendataan adalah sebagai berikut :
  1. Merencanakan program kerja Subbid Pendaftaran dan Pendataan secara rinci dan menyeluruh sebagain pedoman pelaksanaan tugas.
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing personil bawahannnya agar pelaksanaan tugas berjalan maksimal.
  3. Melaksanakan  pendaftaran dan pendataan pajak BPHTB, Restoran, Hotel, PPJ dan Sarang Burung Walet dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
  4. Menghimpun dan mengolah data hasil pendataan dan pendaftaran pajak BPHTB, Restoran, Hotel, PPJ dan Sarang Burung Walet.
  5. Melaksanakan pemberian Nomor Induk Wajib Pajak dan penerbitan NPWPD  pajak BPHTB, Restoran, Hotel, PPJ dan Sarang Burung Walet.
  6. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
  7. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  8. Menilai pelaksanaan tugas bawahan baik langsung maupun melalui pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
  9. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi.
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

 

 

 

RINCIAN TUGAS

SUB BIDANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN

BIDANG PAJAK DAERAH I

 

  1. Subbid Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah BPHTB, Restoran, Hotel, PPJ dan Sarang Burung Walet.
  2. Rincian tugas Subbid Perhitungan dan Penetapan adalah sebagai berikut :
  1. Merencanakan program kerja Subbid Perhitungan dan Penetapan secara rinci dan menyeluruh sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  2.  Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing personil bawahannya agar pelaksanaan tugas berjalan maksimal.
  3. Melaksanakan perhitungan atas pajak BPHTB, Restoran, Hotel, PPJ dan Sarang Burung Walet.
  4. Melaksnakan penetapan terhadap besaran Pajak BPHTB, Restoran,  Hotel, PPJ dan Sarang Burung Walet dengan menerbitkan SKPD.
  5. Melaksanakan rekapitulasi jumlah ketetapan berdasarkan SKPD untuk pajak BPHTB, Restoran, Parkir, Hotel, PPJ dan Sarang Burung Walet.
  6. Menilai pelaksanaan tugas bawahan baik langsung maupun melalui penilian Sasaran Kinerja Pegawai.
  7. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi.
  8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

 

 

 

RINCIAN TUGAS

SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KEBERATAN

BIDANG PAJAK DAERAH I

 

  1. Subbid Pengelolaan Data dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan  data dan Keberatan Wajib Pajak Daerah BPHTB, Restoran, Hotel, PPJ dan Sarang Burung Walet.
  2. Rincian Subbid Pengelolaan Data dan Keberatan adalah sebagai berikut :
  1. Merencanakan program kerja Subbid Pengelolaan Data dan Keberatan secara rinci dan menyeluruh sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang dan kemampuan masing – masing personil bawahanya agar pelaksanaan tugas berjalan maksimal.
  3. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data pajak BPHTB, Restoran,  Hotel,  PPJ dan Sarang Burung Walet.
  4. Melaksanakan pelayanan dan penyelesaian keberatan dari wajib pajak atas SKPD Pajak BPHTB, Restoran,  Hotel, PPJ dan Sarang Burung Walet.
  5. Menyiapkan dan menerbitkan surat – surat yang berhubungan dengan keputusan menerima atau menolak atas keberatan wajib pajak terhadap SKPD.
  6. Menilai pelaksanaan tugas bawahan baik peninjauan langsung maupun melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai.
  7. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi.
  8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

 

 

 

RINCIAN TUGAS

BIDANG PAJAK DAERAH II

 

  1. Bidang pajak daerah II mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pajak Daerah yang meliputi Pajak Reklame, Hiburan, Parkir, Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba)  sesuai peraturan perundang - undangan.
  2. Bidang Pajak Daerah II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pajak Daerah II mempunyai fungsi :
  1. Perencanaan program kerja Bidang Pajak Daerah II secara rinci dan menyeluruh sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  2. Pembagi tugas pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan kemampuan masing – masing bawahannya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan maksimal.
  3. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak Reklame, Hiburan, Parkir, Air Tanah dan Minerba untuk mewujudkan database wajib pajak daerah.
  4. Menghimpun dan Mengolah data objek / subjek pajak Reklmae, Hiburan, Parkir, Air Tanah dan Minerba sebagai bahan penetapan pajak daerah.
  5. Pembuatan daftar induk wajib pajak dan penerbitan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD)  Pajak Reklame, Hiburan, Parkir, Air Tanah dan Minerba.
  6. Pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk keperluan validasi objek/subjek pajak serta penyusunan pelaporannya.
  7. Pelaksanaan perhitungan  dan penetapan pajak Reklame, Hiburan,  Parkir, Air Tanah dan Minerba.
  8. Pelaksanaan pengawasan terhadap wajib pajak Reklame, Hiburan,  Parkir, Air Tanah dan Minerba.
  9. Pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian keberatan wajib pajak atas penerbitan SKPD Pajak Reklame Hiburan,  Parkir, Air Tanah dan Minerba.
  10. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengelolaan Pajak Reklame, Hiburan, Parkir, Air Tanah dan Minerba.
  11. Penyelia pelaksanaan tugas bawahan baik secara langsung maupun melalui pertemuan/rapat untuk mengevaluasi permasalahan serta langkah pemecahaanya.
  12. Penilaian pelaksanaan tugas bawahan baik secara langsung maupun melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai .
  13. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kegiatan secara rutin kepada atasan sebagai bahan evaluasi.
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

 

  1. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari :
  1. Subbid Pendaftaran dan Pendataan.
  2. Subbid Penilaian, Perhitungan dan Penetapan.
  3. Subbid Penagolahan Data dan Keberatan.
  1. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

 

 

 

 

RINCIAN TUGAS

SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

BIDANG PAJAK DAERAH II

 

  1. Subbid Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang pendaftaran, dan pendataan Paj

Social Media

Ikuti kami di facebook, twitter, dan instagram dapatkan informasi terbaru dari kami disana.