Back to homepage

Bidang II



Artikel ini telah tayang di Lampost.co pada tanggal 2018-04-25 17:59:00
Judul : "Urus Perizinan di Lampung Tengah Sekarang Bisa Via Daring"
Sumber : http://www.lampost.co/berita-urus-perizinan-di-lampung-tengah-sekarang-bisa-via-daring
Dilindungi DMCA (Digital Millennium Copyright Act) Title 17 Chapter 512 (c)(3).

 

 

APBD Lamteng Tahun 2018 Alami Peningkatan

 

Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2018 telah resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Lampung Tengah.

Saat paripurna berlangsung juga mengesahkan program pembentukan peraturan daerah kabupaten Lampung Tengah tahun 2018 dan Raperda pengelolaan barang milik daerah.

 

Disela paripurna jubir badan anggaran DPRD Lamteng I Kadek Asian Nafiri menyampaikan, bahwa hasil pendapatan belanja daerah 2018 kabupaten Lamteng mencapai 2,524 triliun.

 

“Mengalami peningkatan sebesar 3,07 persen dibandingkan 2017 yang hanya mencapai 2,450 triliun lebih,” ujarnya saat menyampaikan rancangan APBD 2018 di gedung DPRD setempat,

Sementara dana perimbangan mengalami penurunan khususnya dari dana bagi hasil pajak atau bukan pajak turun 6,28 miliar. Penurunan dikarenakan kebijakan dari pemerintah pusat. Meski dana perimbangan turun PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

 

PAD yang ditargetkan 289,8 miliar lebih meningkat sebesar 9,9 miliar lebih. Kenaikan terjadi pada penerimaan pajak dan retribusi daerah serta badan layanan daerah RSUD Demang Sepulau Raya.

 

Untuk Kedepan diharapkan kejelian dalam mendongkrak potenai PAD. Belanja daerah kabupaten Lamteng 2018 sebesar 2,9 triliun lebih. Naik menjadi 8,74 persen dibandingkan 2017 sebesar 2,64 triliun lebih. Yang digunakan untuk belanja langsung dan tidak langsung.

 

“Dengan peningkatan ini program dan kegiatan pembangunan di kabupaten Lamteng dapat berjalan secara optimal, sesuai dengan visi dan misi Bupati, serta aspirasi masyarakat,” terangnya.

 

Anggaran belanja tidak langsung direncanakan sebesar 1,55 triliun lebih meningkat 5,30 persen dibandingkan 2017. Dari tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan ASN. Belanja hibah, belanja bagi hasil ke pemerintah desa yang di alokasikan rata 1 miliar.

“Dengan ini diharapkan program infrastruktur jalan lebih baik, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat meningkat,”


Social Media

Ikuti kami di facebook, twitter, dan instagram dapatkan informasi terbaru dari kami disana.